Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan (PMO) Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa selama tiga tahun berjalan, program ini hanya mengeluarkan operasional sebesar Rp353 miliar.

Program Kartu Prakerja pertama kali digulirkan pada saat awal pandemi Covid-19 di tahun 2020. Program ini memakai skema semi bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Aspri Wamenkumham Bantah Laporkan Ketua IPW atas Perintah Atasan

Denni menjelaskan, selama tahun 2020-2022 aggaran dana program Kartu Prakerja mencapai Rp59 triliun. Selama tiga tahun ini, ada 16,4 juta orang yang menerima kartu prakerja. Di mana satu orang dapat menerima bantuan senilai Rp3,55 juta yang artinya, anggaran yang dikeluarkan untuk penerima mencapai Rp58,22 triliun.

"Total adalah sebanyak Rp353 miliar atau hanya 0,59% dari total anggaran Rp59 triliun, ini sangat rendah tidak ada 1% bahkan hanya setengah persen," katanya dalam acara tiga tahun Program Kartu Prakerja di Djakarta Teather, Jakarta, Rabu (15/3).

Ia menjelaskan, biaya operasional PMO selama tiga tahun ini digunakan untuk gaji karyawan, sewa gedung, sewa Cloud, SMS OTP, sewa kendaraan, dan lainnya.

Baca juga: Aspri Wamenkumham Minta Sugeng Buktikan Uang Rp7 Miliar yang Dilaporkan ke KPK

"Sisa dana bantuan yang tidak terserap semua dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada Ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian," lanjutnya.

Selain itu, program ini juga telah menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp237,8 miliar.

"Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi itu kami sampaikan dengan jujur," katanya.